PKI Bangkit, Nyata atau Motif Politik?

PKI Bangkit, Nyata atau Motif Politik?
PKI pada 1926


PKI (Partai Komunis Indonesia) merupakan organisasi yang memiliki sejarah kelam di Indonesia. Pembantaian secara kejam mereka lakukan terhadap para jenderal. Sejak tragedi mengerikan tersebut terjadi, maka terkenal-lah peristiwa itu dengan sebutan G30S/PKI.

Akhir-akhir ini mencuat kembali kabar bahwa organisasi yang dianggap terkejam di Indonesia, PKI akan segera bangkit. Paham komunis kembali digoyang dengan isu PKI yang terus digoreng di media cetak maupun elektronik.

Berbagai alasan menjadi dasar kebangkitan PKI, mulai dari keterangan para prajurit TNI maupun kebijakan negara yang mengarah pada sikap komunisme.

Hal-hal tersebut sah-sah saja apabila niat serta tujuannya adalah mengingatkan bahaya paham komunisme terutamanya PKI. Namun menjadi tidak benar apabila isu kebangkitan PKI adalah isu yang sengaja dilempar untuk kepentingan politis semata.

Sebelum membahas mengenai PKI lebih dalam, alangkah lebih baik kita kembali mengingat TAP MPR NO. XXV/1966 yang dengan sangat tegas melarang penyebaran komunisme di Indonesia.

Tentunya TAP MPR NO. XXV/1966 tersebut sudah sangat menjelaskan sikap Indonesia untuk tidak mentolerir apapun yang berbau komunisme terlebih pada suatu organisasi maupun atribut-atribut terkait.

Mungkin sangat aneh jika kita kerap melihat demo dimana ada bendera PKI dibakar. Pertanyaannya, mereka mendapatkan bendera PKI dari mana? Toh dalam ketentuan hukum kita sudah sangat jelas, komunisme saja dilarang, apalagi hal-hal yang berbau PKI, tak terkecuali mengenai atribut?

Pada rezim Presiden Soekarno, PKI sangat dekat dengan sang proklamator karena Soekarno memandang bahwa kaum komunis (marxisme) adalah salah satu golongan yang begitu militan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia selain kaum nasionalis dan kaum agamis.

Maka dari itu, dahulu muncul istilah dari Soekarno, yaitu nasakom (nasionalis, agamis, komunis) yang menjadi sentral militansi dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan, baik Belanda maupun Jepang.

Tidak heran jika isu PKI saat ini digoreng seperti tahu bulat, praktis dan lezat untuk dinikmati. Isu ini sangat masuk akal guna membredeli rezim Jokowi yang juga merupakan seorang soekarnois. Disaat pemerintah saat ini sedang berjuang merebut kembali Freeport ke pangkuan ibu pertiwi, PKI kembali mencuat!

Berbicara mengenai Freeport, mari kita mundur ke tahun 1960 dimana pada saat itu suasana di Papua sangat tegang. Soekarno berusaha merebut Papua dari Belanda melalui operasi militer yang diberi nama Trikora. Operasi militer tersebut dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden RI kedua.

Awalnya Freeport ingin bekerjasama dengan pemerintahan Belanda melalui East Borneo Company, namun hal tersebut tidak dapat terwujud. Presiden AS saat itu, John F Kennedy sangat tidak setuju dengan hal tersebut.

Kennedy yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Soekarno itu bahkan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan terhadap Belanda yang pada saat itu sedang mengalami krisis pasca perang dunia II. Maka dari itu pemerintah Belanda terpaksa menuruti perintah Kennedy.

Dengan operasi Trikora, Irian Barat pun bisa direbut oleh Indonesia, karena itu pula kontrak Freeport dengan East Borneo Company milik Belanda buyar. Terlebih ketika itu Soekano selalu menolak perusahaan asing menancapkan kaki mereka di tanah Papua.

Bahkan setelahnya, Presiden Kennedy berencana memberikan bantuan ke Indonesia sebesar 146,4 triliun rupiah kepada Indonesia.

Namun sebelum hal tersebut terjadi, peluru lebih dulu menembus kepala John F Kennedy yang hingga kini masih menjadi misteri siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan tersebut. Dua tahun kemudian, Indonesia dikacaukan dengan pemberontakan PKI yang membuat kedudukan bung Karno mulai goyah.

Melalui Supersemar, akhirnya pemerintahan jatuh ke tangan Soeharto. Tidak lama kemudian, sang mantan jenderal tersebut menandatangani pengesahan UU Penanaman Modal Asing pada 1967.

Ketika itu Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto. Pemerintah Indonesia hanya mendapat 1% saja, kontras dengan apa yang dilakukan oleh Soekarno.

Kebetulan atau tidak, saat Presiden Jokowi berusaha “membombardir” Freeport dengan memaksa mereka memberikan 51% sahamnya kepada Indonesia, kini Jokowi bernasib sama dengan Soekarno.

Apa persamaan mereka berdua? Mereka sama-sama dilempar isu PKI saat sedang memperjuangkan kekayaan alam Indonesia di tanah Papua.

Bedanya, Soekarno berusaha menolak Freeport dengan meminta bantuan Kennedy yang pada akhirnya tewas tertembak agar Belanda tidak main mata dengan Freeport, sedangkan Jokowi berusaha mengambil alih kembali kekayaan di gunung Grasberg ke pangkuan Indonesia.

Sebenarnya motif bangkitnya PKI itu sudah tercium aroma politisnya tatkala Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan untuk menonton film G30S/PKI secara bersama-sama. Timbul pertanyaan, kenapa sang jenderal menginstruksikan hal tersebut ditengah isu yang beredar bahwa ia akan maju pada pilpres 2019?

Perlu diketahui bahwa instruksi sang jenderal dikritik para Ulama NU yang berpendapat bahwa film tersebut seharusnya dikroscek terlebih dahulu, mengingat film G30S/PKI yang akan diputar adalah film buatan orde baru.

Maka pandangan orang pun akan tertuju pada sang jenderal, apakah sang jenderal hanya mengingatkan bahaya PKI atau hanya menggoreng isu PKI untuk kepentingan politisnya? Menarik kita tunggu apakah Gatot Nurmantyo benar-benar maju atau tidak pada pilpres mendatang.

Analisisnya, jika mengingatkan bahaya PKI, kenapa film tersebut tidak diinstruksikan setiap tahun, kenapa baru di tahun ini disaat Gatot Nurmantyo dirumorkan akan dicalonkan Golkar sebagai capres dan juga bertepatan dengan disetujuinya kesepakatan saham 51% Freeport untuk Indonesia?

Pemutaran film tersebut sangat positif jika itu memang upaya murni untuk memperkenalkan sejarah kepada kaula muda penerus bangsa utamanya. Namun sangat tidak etis apabila isu PKI bangkit seperti yang diutarakan oleh Amien Rais menjadi senjata politik untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Dalam hal ini, lagi-lagi rakyat yang dirugikan mengenai isu kebangkitan PKI di Indonesia. Berdasarkan keterangan dari Yanan Pradana, dia mengatakan bahwa PKI mulai bangkit, ya mudah-mudahan TNI tidak terpolitisasi terkait hal apapun.

Jika ingin berlaku adil, kenapa hanya PKI saja yang diungkit? Apakah organisasi yang berusaha merubah ideologi Pancasila dengan sikap anarkis hanya PKI saja? Apakah kalian lupa dengan DI/TII dan PRRI Permesta?

Jika PKI berusaha merubah Indonesia menjadi negara komunis, maka DI/TII berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, sedangkan PRRI Permesta mengkritisi pembangunan di Indonesia yang terbatas hanya di pulau Jawa saja.

Diantara 3 pemberontakan tersebut, PKI-lah yang memang paling kejam dan sangat ekstrimis, diikuti oleh DI/TII, dan yang tidak terlalu mencolok adalah PRRI Permesta yang meskipun dibantu oleh Amerika, pemberontakan ini tidak berusaha merubah ideologi bangsa.

Semestinya, film yang disediakan jangan hanya pemberontakan G30S saja, melainkan semua peristiwa sejarah harus difilmkan jika memang benar-benar ingin mengedukasi tanpa adanya kepentingan.

Selama ini, yang kita lihat mengenai film G30S/PKI hanyalah dari versi 
orde baru saja. Tentu jika merujuk pada kenetralan jelas hal tersebut sangat dipertanyakan keabsahannya mengingat rezim orde baru sangat sulit untuk disentuh.

G30S/PKI adalah kudeta yang didalangi oleh PKI, sedangkan PKI sangat dekat dengan Soekarno, dan Soekarno justru dituduh terlibat dalam pemberontakan gagal tersebut, masa iya bung Karno terlibat peristiwa yang mengkudeta diri sendiri?

Sejak peristiwa G30S/PKI selesai, siapa yang namanya menjadi harum? Jelas Pangkostrad Jenderal Soeharto! Jika PKI mau, seharusnya mereka tidak hanya membunuh Jenderal A. Yani saja yang memiliki posisi penting, seharusnya PKI membunuh Soeharto bukan?

Dari semua jenderal yang dibunuh, hanya Jenderal Ahmad Yani (Menteri Panglima Angkatan Darat) saja yang memiliki posisi penting. Jenderal lainnya yang diberi gelar pahlawan revolusi tidak memiliki posisi penting, lantas kenapa Soeharto yang memiliki posisi penting tidak dibunuh oleh PKI?

Jika memang benar dalangnya PKI, maka nyawa Soeharto pada saat itu seharusnya sudah melayang, bukan? Atau mungkin disini terdapat banyak intrik? Hanya Tuhan yang mengetahui apakah pelakunya memang PKI atau sudah diatur sebelumnya. Sejak peristiwa tersebut, Soeharto mulus menjadi presiden.

Isu kebangkitan PKI muncul bersamaan dengan Jokowi yang notabene adalah seorang soekarnois sedang berada di posisi strategis mendapatkan Freeport. Apakah ini usaha untuk menggulingkan sang presiden sama halnya saat Soekarno digulingkan dengan isu PKI?

Tulisan ini tidak ada unsur politisnya sama sekali. Percayalah bahwa tulisan ini hanyalah pandangan mengenai isu-isu PKI yang kini sedang diributkan kembali. Tulisan ini semata-mata mengingatkan bahwa disaat negara lain sedang berusaha mengembangkan teknologinya, kita justru masih berkutat dengan sejarah kelam.

Isu PKI harus kita sikapi dengan analisis yang dalam dan sikap yang bijak, agar kita tidak menjadi bulan-bulanan orang-orang besar yang memiliki banyak kepentingan. Bagaimana pun Indonesia adalah negaraku, maka saya ucapkan selamat datang di wkwkland! Kami cinta Indonesia!



Ditulis oleh Servanda Aprilado, seorang rakyat yang berusaha memahami negaranya. Biasa berkicau di @servandaapril

Subscribe to receive free email updates: